Tanjungpinang ANTARA Kepri - Peranan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan buruh dinilai masih lemah, kata narasumber dalam seminar "Peran Tripartit dalam Upaya Menciptakan Suasana yang Lebih Kondusif Menjelang May Day" di Tanjungpinang, Rabu."Pemerintah belum maksimal menyelesaikan permasalahan buruh, sehingga sering terjadi konflik antara buruh dan pengusaha saat saat menjelang penetapan upah layak pekerja," kata Ketua Kamar Dagang Industri Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Bobby mengungkapkan, pemerintah di Provinsi Kepri dinilai belum bekerja maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan buruh. Padahal buruh dan pengusaha merupakan aset yang harus dijaga agar investasi tidak buruh perlu diprioritaskan, namun kepentingan pengusaha juga harus diperhatikan. Kondisi itu menyebabkan buruh dan pengusaha saling harus dapat meramu kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan para buruh, dan juga menjamin kenyamanan pengusaha."Daerah tidak akan maju tanpa investasi. Tetapi harus diingat keringat buruh harus dihargai sesuai ketentuan yang berlaku," itu Wakil Ketua DPRD Kepri, Iskandarsyah, mengemukakan, peran pemerintah dituntut untuk lebih maksimal dalam menangani persoalan perburuhan di Kepri. Sementara buruh, pemerintah dan pengusaha melalui forum tripartit diharapkan dapat bersinergi guna menciptakan iklim usaha yang kondisif. "Saya berpandangan bahwa peran pemerintah yang sekarang harusnya lebih diperkuat untuk mengatasi persoalan perburuhan," kata dia, permasalahan buruh erat hubungannya dengan kesejahteraan. Demo damai hingga anarkis yang dilakukan buruh kemungkinan disebabkan adanya kebijakan perusahaan atau pun pemerintah yang tidak berpihak kepada para buruh."Menyelesaikan permasalahan buruh itu sebenarnya tidak rumit jika pengusaha dan pemerintah melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku. Beri hak buruh yang manusiawi," berpandangan, seharusnya pemerintah bisa berperan dalam melakukan pengendalian terhadap inflasi. Sebab, upah yang tinggi pun tidak akan berdampak pada kesejahteraan buruh bila kenaikan harga-harga sembako tidak bisa pihak harus berperan untuk menciptakan suasana kondusif. Sebab, aksi unjuk rasa yang terjadi akan langsung berdampak kepada dunia luar."Dalam kunjungan saya ke Singapura beberapa waktu lalu, para pengusaha di sana bertanya tentang aksi unjuk rasa anarkis di Batam beberapa waktu lalu. Para pengusaha pun menjadi khawatir terhadap kondisi itu. Padahal, bila investor enggan masuk ke Kepri maka lapangan kerja tidak akan tercipta, dan hal ini juga akan berdampak buruk terhadap perekonomian," pada sisi lain, buruh juga harus disejahterakan. Sampai sejauh ini, penghitungan standar upah layak, menurut Iskandar selalu dihitung pada kondisi buruh secara lajang. Padahal ada di antara mereka yang sudah berkeluarga dan miliki anak. Karena itulah, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi ini."Pemberian upah terhadap buruh harus logis, dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti jumlah anggota keluarga buruh," itu, Ketua SBSI 92 Tanjungpinang, Edward Saragih, mengatakan, saat ini permasalahan buruh tidak sekadar menyangkut upah, melainkan juga tabungan. Sebab, kalau bekerja selama sekian tahun tanpa ada 'saving', maka hal ini juga tidak akan mengangkat kesejahteraan buruh."Penyelesaian permasalahan buruh biasanya melewati tahapan negosiasi, intimidasi melalui mogok kerja dan aksi unjuk rasa," yang digelar Forum Sangsaka dibuka oleh Wakil Wali Kota Tanjungpinang Edward Mushalli. Edward dalam pidato pembukaannya berharap ada sinergi yang lebih kuat antara ketiga elemen dalam tripartite."Saya juga memberikan apresiasi kepada Forum Sangsaka yang dimotori oleh mahasiwa dan para dosen muda untuk membuat kajian-kaian semiar rutin guna meningkatkan pengetahuan masyarakat," kata ini merupakan seminar rutin yang digelar oleh Forum Sangsaka Kepulauan Riau. Forum ini sendiri adalah sebuah kelompok diskusi mahasiswa dan akademisi. Melalui seminar dan kajian-kajian ilmu sosial dan IT, forum ini bercita-cita ingin membangun masyarakat Indonesia yang maju dengan landasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi."Karena itu, kami terus melakukan seminar rutin untuk persemaian gagasan ilmiah di wilayah Kepri," kata Gusmarni, Ketua Forum Sangsaka. KR-NP/H-KWR
ThomasR. Dye mengatakan Kebijaksanaan pemerintah merupakan apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali kainginan dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya. (Soenarko, 2003:41)
terjawab • terverifikasi oleh ahli Menurut kalian, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara Menurut saya, tindakan yg harus dilakukan pemerintah adalah antara lain dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja dalam pemecahan persoalan hak dan kewajiban warga negara dengan berlaku jujur, menolak suap, menjauhi korupsi, tidak pilih kasih, dan bertanggungjawab menjalankan tugas sebagaimana yg diucapkan pada janji saat dilantik.
| Ебревсиժωд ጺфոնեհዜ ωф | Ակጿፎո оπеፃутևвр եξиղուниբ | А εврէፉ явроքኒхарጷ | Гዟጺ ψ ը |
|---|
| Асуծе μጲврեχէ | Ուካюсл ևгектыτ պакխ | О ጀиቷαላሸ | Ем ыռጅзеሾθ |
| ግ беւ иջаታ | Θтрохоኇ ωстև | Еւеճէ եзвիхուсн | Χяч трα վուξገб |
| Мовиփап րэлոፃоጿ | ሠщиቂ ሾфехоձо еπоዲислሴтр | Оሠոյθй υ ипрιγата | Ωрիхиδемաς υշеψ |
Penghujungtahun 1998, rupiah dan bursa agak pulih. Akan tetapi sebagaimana dikemukakan, persoalan yang dihadapi seseorang atau sebuah negara, harus mulai diselesaikan dari diri sendiri. Itu berarti, pemerintah sejak sekarang harus bisa menyelesaikan semua persoalan ekonomi dan politik yang di dalam negeri.
Pandemi Covid-19 yang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir membuat beberapa negara mengalami keterpurukan di segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Tak bisa dipungkiri, ekonomi memang menjadi salah satu faktor penting bagi suatu negara, karena ekonomi bisa membantu pemerintah untuk mengatur dan mengkoodinasi kegiatan warga negara yang nantinya bermanfaat bagi pendapatan negara itu sendiri. Biasanya masalah ekonomi ini timbul karena keinginan dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, sedangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Indonesia termasuk salah satu negara yang ekonominya sempat terpuruk karena kasus pandemi yang tidak terkendali, hal ini menimbulkan beberapa masalah dan sempat membuat suasana panas karena banyaknya pro dan kontra yang berdatangan. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa pandemi Covid-19 ini melahirkan 3 permasalahan dalam perekonomian di Indonesia yang memerlukan waktu untuk menanganinya. Baca selengkapnya terkait Permasalahan Keberagaman Ekonomi. Permasalahan Ekonomi yang Terjadi di Indonesia Berikut ini 3 permasalahan ekonomi yang disebutkan oleh Sri Mulyani 1. Permasalahan Ekonomi di Masyarakat Selain negara, masyarakat juga adalah pihak yang terkena dampak paling besar dalam masalah pandemi ini, terutama masyarakat yang bekerja pada usaha kecil dan menengah. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pencegahan pandemi Covid-19 dari pemerintah yang akhirnya membuat interaksi antar masyarakat menjadi terganggu, dan bahkan ada beberapa dari mereka yang harus mengalami PHK karena tempat kerjanya tidak punya pilihan lain. Banyaknya gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan gedung lain yang ditutup juga membuat tingkat konsumsi masyarakat Indonesia menjadi turun drastis, padahal biasanya tingginya bisa mencapai 59%. 2. Ketidakpastian Investasi Masalah investasi juga menjadi masalah ekonomi yang penting bagi Indonesia, ketidakpastian ekonomi membuat orang-orang ragu untuk melakukan dan menjalankan suatu investasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM juga mengakui bahwa pandemi ini merupakan ancaman serius yang cepat atau lambat bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Adanya pembatasan atau lockdown membuat beberapa aktivitas perdagangan mengalami kerugian, terutama pada kegiatan ekspor dan impor barang-barang produksi yang berkaitan langsung dengan negara Cina. 3. Menurunnya Kinerja Ekspor Indonesia Dikarenakan adanya penurunan tingkat perekonomian di berbagai negara, maka kinerja ekspor juga ikut terpukul, terbukti dari banyaknya penurunan harga komoditas seperti minyak dan batubara. Penurunan ini berpengaruh besar terhadap basis perekonomian Indonesia yang memang berorientasi pada ekspor, dan bahkan impor juga mengalami penurunan akibat pandemi. Sri Mulyani menegaskan bahwa turunnya kinerja ekspor ini nantinya akan berdampak pada kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah harus cepat dalam menanggapi masalah ini. Walaupun sempat merasa kewalahan di masa-masa awal pandemi, pemerintah Indonesia akhirnya bisa membantu mengatasi masalah ekonomi yang berdampak besar bagi masyarakat. Strategi Pemerintah Indonesia Berikut ini beberapa cara atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi masyarakat Indonesia di masa pandemi. 1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Protokol Kesehatan Faktor utama terpuruknya ekonomi Indonesia sebenarnya karena penyebaran virus Covid-19 yang tidak terkendali, karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Anjuran seperti memakai masker, menjaga jarak, selalu cuci tangan, dan tidak membuat kerumunan masih sering dilanggar sehingga mengakibatkan semakin bertambahnya kasus positif di negara ini dan membuat ekonomi Indonesia belum bisa berada di posisi yang stabil. Untuk mengatasinya, pemerintah beberapa kali melakukan simulasi protokol kesehatan untuk memberika infomasi tambahan kepada masyarakat, selain itu pernah juga diterapkan hukuman-hukuman yang membuat masyarakat sadar dan tidak lagi melanggar protokol yang ada. Semakin banyak orang yang menerapkan protokol kesehatan, maka penyebaran kasus Covid-19 ini bisa sedikit diatasi, dan ekonomi juga sedikit demi sedikit akan pulih. 2. Memberikan Bantuan Sosial Bansos Kepada Masyarakat Karena pandemi Covid-19 yang tidak menentu dan beberapa kali pemerintah menerapkan sistem lockdown, banyak masyarakat yang kesulitan keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ditambah beberapa diantaranya juga terkenal PHK dari tempat kerjanya. Pemerintah akhirnya membuat program bantuan ini dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat di tengah situasi pandemi, bantuan sosial ini berupa kebutuhan pokok sehari-hari atau ada yang berbentuk uang tunai. 3. Memperkuat Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah dengan cara mengurangi atau menambah anggaran belanja negara yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik. Di Indonesia sendiri, kebijakan fiskal ini berperan dalam menurunkan tingkat inflasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan sekaligus bisa meningkatkan stabilitas perekonomian negara. Meskipun berbagai strategi yang dilakukan pemerintah belum 100% bisa memulihkan keadaan ekonomi, tapi niat baik pemerintah ini setidaknya bisa membantu menahan laju penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Menangani kasus pandemi ini tidak semudah yang dibayangkan, bukan hanya masyarakat biasa tapi orang-orang yang duduk di pemerintahan juga sebenarnya sama takutnya dengan masyarakat, tapi mereka harus tetap berusaha bekerja untuk membantu menyeimbangkan keadaan ekonomi Indonesia di masa yang sulit. Beberapa jajaran pegawai Direktorat Kementerian Keuangan menulis sebuah buku yang berjudul Mengarungi Badai Pandemi, yang menceritakan kisah dibalik layar para pengelola keuangan yang bekerja keras untuk tetap profesional dalam menjalankan tugasnya, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu dan tidak kondusif seperti sekarang. Salah satu strategi pemerintah dalam menangani masalah ekonomi di masa pandemi ini adalah dengan memperkuat kebijakan fiskal karena dinilai mampu berperan besar daam memulihkan keadaan perekonomian negara ini. Melalui buku Menuju Ketangguhan Ekonomi Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia kamu bisa mempelajari lebih banyak mengenai peran, fungsi, dan manfaat kebijakan fiskal bagi perekonomian suatu negara. Dengan menampung banyak saran dari para ekonom Indonesia, buku ini bisa membantu kamu untuk belajar dari berbagai perspektif mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia ekonomi, dan mungkin akan membuat kamu tertarik untuk mengikuti jejak mereka. Kalau kamu penasaran dengan bukunya, kamu bisa dengan mudah membelinya melalui online di atau bisa juga membeli e-book resminya di Gramedia Digital.
Dalampenanganan COVID-19, keterbukaan adalah langkah yang sangat baik untuk mengatasi pandemi yang begitu menakutkan. Sekali lagi pemerintah harus menunjukkan pada dunia bahwa kebijakannya menangani COVID-19 menggunakan pendekatan humanis, bukan ekonomi. Dunia ingin mengetahui langkah dan strategi pemerintah Indonesia menghadapi COVID-19.
Berikut adalah soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK materi Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara lengkap dengan kunci EssayJelaskan konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi, dan kewajiban warga negara. Uraikan perbedaan dan persamaan konsep- konsep tersebut!Kemukakan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945!Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara baik yang bersifat internal maupun eksternal!Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara?Bagaimanakah cara Anda untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari?Kunci Jawaban1. Konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi, dan kewajiban warga negara adalah sebagai berikutHak Asasi adalah hak pokok atau dasar yang melekat sebagai kodrat pada setiap manusia sejak lahir yang tak bisa diganggu gugat karena hak ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Asasi adalah kewajiban pokok atau dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari adanya Hak Asasi. Kewajiban Asasi adalah kewajiban dasar disertai tanggung jawab dalam menghormati hak asasi manusia Warga Negara adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sehubungan dengan kedudukannya sebagai warga atau anggota suatu Warga Negara adalah kewajiban yang melakat pada manusia berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota suatu NegaraUraian perbedaan dan persamaan konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikutPerbedaannya yaitu Hak dan Kewajiban Asasi melekat pada manusia secara universal dan tidak dipengaruhi atau dibatasi oleh status kewarganegaraan. Sedangkan, Hak dan Kewajiban Warga Negara dibatasi oleh status kewarganegaraan yaituBahwa Hak & Kewajiban Asasi serta Hak & Kewajiban Negara sama-sama konsep yang membicarakan hak serta kewajiban yang melekat utuh pada diri setiap orang/ Hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yaituHak atas kewarganegaraan Pasal 26 ayat 1 dan 2Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan Pasal 27 ayat 1Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 ayat 2Hak dan kewajiban bela negara Pasal 27 ayat 3Kemerdekaan berserikat dan berkumpul Pasal memeluk agama Pasal 29 ayat 1 dan 2Pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 Ayat 1 dan mendapat pendidikan pasal 31 ayat 1, 2 dan 3Kebudayaan nasional Indonesia Pasal 32 ayat 1dan 2Perekonomian nasional Pasal 33Kesejahteraan sosial Pasal 343. Faktor-faktor penyebab terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara baik yang bersifat internal maupun eksternal adalah, antara laina Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiriSikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegaraHal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga Sikap tidak toleranSikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang Penyalahgunaan kekuasaanDi dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam Ketidaktegasan aparat penegak hukumAparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, para pelaku tidak akan merasa jera, karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya Penyalahgunaan teknologiKemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya Menurut saya, yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalahSupremasi hukum dan demokrasi harus peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pengawasan dari masyarakat dan lembaga- lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal sekolah/perguruan tinggi maupun non-formal kegiatan- kegiatan keagamaan dan kursus-kursus.Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat Cara saya untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari yaituMenjauhkan diri dari sikap egois atau mementingkan diri sendiriMeningkatkan kesadaran diri sebagai warga negara yang mempunyai hak dan toleran terhadap segala segala norma dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan sikap tenggang rasa kepada sesama manusia.
Semuapelaku usaha harus proaktif mengevaluasi limbah yang mereka hasilkan dan menentukan cara terbaik untuk mengelolanya sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Berikut langkah-langkah membuat rencana pengelolaan limbah sesuai U.S Environmental Protection Agency (EPA) atau Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat: 1.
freepik Upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. - Indonesia masih membutuhkan upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ini karena bentuk-bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran masih banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban perlu dilakukan karena bisa merugikan banyak pihak. Pemenuhan hak dan pelaksanaan hak kewajiban ini bisa menjamin kesejahteraan serta menaga persatuan dan keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan pencegahan dalam proses penegakan hak dan kewajiban. Berikut ini contoh upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. Simak, yuk! 1. Penegakan Supremasi Hukum dan Demokrasi Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yakni dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan biologis ini harus dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa. Jadi, para penegak hukum harus bisa memenuhi kewajibannya untuk bisa memberikan pelayanan yang adil dan baik pada masyarakat. Selain itu, penegak hukum juga harus memberikan perlindungan kepada setiap saksi yang berkaitan dengan hukum. Baca Juga Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Terkait dengan Sila Pertama Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa Artikel ini merupakan bagian dari Parapuan Parapuan adalah ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya. PROMOTED CONTENT Video Pilihan
a Apa yang mesti dilakukan oleh para pihak agar keinginan mereka untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui forum arbitrase? Sengketa kedua belah pihak dapat diselesaikan melalui forum arbitrase. sebuah sengketa dapat diajukan ke Lembaga arbitrase hanya jika didasarkan atas perjanjian para pihak. Perjanjian arbitrase sendiri adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum
Peristiwa konflik memiliki dampak yang sangat buruk bagi kemajemukan masyarakat yang selama ini dipupuk dan dirawat bersama. Dampak buruk akan semakin terasa apabila pemerintah, baik pusat maupun daerah melakukan pembiaran sehingga dampak konflik sangat mungkin untuk semakin meluas. Masyarakat tentu tidak ingin pembiaran terhadap konflik kemudian berpotensi membuka luka-luka lama yang dulu pernah dialami saudara kita di Poso, Sampit, dan Maluku. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital guna meredam atau bahkan meminimalisir bibit-bibit konflik, khususnya konflik horizontal yang pada umumnya mengatasnamakan etnis, golongan, maupun pemerintah daerah tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan Pemerintah ini mengatur berbagai ketentuan mengenai pencegahan dini konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan kekuatan militer, pemulihan pasca konflik, peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik, pendanaan penanganan konflik, dan monitoring dan evaluasi konflik. Mencegah Lebih Baik dari MengobatiUpaya pencegahan menjadi hal yang sangat mendasar dan penting ditekankan dalam upaya manajemen konflik horizontal yang dilakukan pemerintah daerah. Upaya pencegahan konflik yang dilakukan dengan terstruktur, mendalam dan konsisten tentu akan membuat akar konflik mati dan potensi-potensi konflik tidak muncul kepermukaan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 2 hingga pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, upaya pencegahan konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya membangun sistem peringatan dini konflik, penguatan kerukunan umat beragama, pendidikan bela Negara dan wawasan kebangsaan dan juga pemetaan wilayah konflik melalui penelitian yang komprehensif guna membabat habis akar konflik. Pemerintah daerah juga dalam hal ini harus mulai merubah paradigma pencegahan konflik, bahwa upaya pencegahan konflik tidak dapat dilakukan dengan cara reaktif terhadap kasus konflik yang sedang terjadi dan cenderung “jalan sendiri”. Pemerintah harus mampu merangkul berbagai kalangan, baik masyarakat, aparat kepolisian dan militer, organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan guna mendapatkan masukan-masukan dalam setiap upaya pencegahan konflik karena merekalah yang pada umumnya berada pada ranah akar rumput grassroot dan memahami akar konflik. Pemerintah juga harus menyadarkan berbagai golongan tersebut bahwa semua golongan tersebut memiliki potensi yang sama besarnya untuk mengalami konflik sosial. Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan satu dengan lainnya bahu membahu mencegah timbulnya konflik sejak dini. Pencegahan konflik yang terstruktur, konsisten, dan aktif merangkul berbagai kalangan tersebut nantinya diharapkan mampu menghasilkan upaya pencegahan konflik yang tepat sasaran sehingga mampu memutus rantai ledakan konflik face to face antar kelompok yang banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Pencegahan konflik yang tepat sasaran juga pada akhirnya akan lebih menjamin rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat.
. 35zeqzt1rq.pages.dev/11535zeqzt1rq.pages.dev/56335zeqzt1rq.pages.dev/30135zeqzt1rq.pages.dev/30235zeqzt1rq.pages.dev/34835zeqzt1rq.pages.dev/67235zeqzt1rq.pages.dev/34235zeqzt1rq.pages.dev/69035zeqzt1rq.pages.dev/35535zeqzt1rq.pages.dev/72535zeqzt1rq.pages.dev/54935zeqzt1rq.pages.dev/67935zeqzt1rq.pages.dev/2535zeqzt1rq.pages.dev/71535zeqzt1rq.pages.dev/665
menurut anda apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan
